Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Prasyarat

Untuk memastikan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) IPI Garut berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku, diperlukan beberapa prasyarat sebagai berikut:

Kelembagaan dan Regulasi

• Adanya dukungan kelembagaan dalam bentuk kebijakan atau keputusan pimpinan terkait pembentukan dan pengelolaan JDIH.
• Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dokumen hukum.

Sumber Daya Manusia (SDM)

• Tersedianya tim pengelola yang memiliki kompetensi dalam dokumentasi hukum, administrasi, dan teknologi informasi.
• Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen informasi hukum.

Infrastruktur Teknologi Informasi

• Sistem berbasis digital yang aman, terstruktur, dan mudah diakses untuk menyimpan serta menyajikan dokumen hukum.
• Server atau cloud storage yang handal untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data.

Ketersediaan Dokumen Hukum

• Pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen hukum yang lengkap, valid, dan terkini.
• Klasifikasi dokumen berdasarkan jenisnya, seperti peraturan internal, keputusan pimpinan, kebijakan akademik, dan regulasi eksternal.

Aksesibilitas dan Keamanan

• Mekanisme pengelolaan hak akses pengguna untuk menjaga keamanan dokumen.
• Integrasi sistem dengan autentikasi yang ketat guna melindungi data dari akses tidak sah.

Sistem Pemantauan dan Evaluasi

• Proses pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai kebutuhan pengguna.
• Peningkatan dan pengembangan sistem JDIH berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi.

Dengan memenuhi prasyarat tersebut, JDIH IPI Garut dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.